Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat kerja bersama tim penyusun kajian perundang-undangan terhadap empat rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD.
Evaluasi terkait Capaian Kinerja Bidang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
"Akselerasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Perlindungan Masyarakat Adat Kutai Kartanegara Khazanah Nasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara."
Kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan panduan teknis dari pihak BPHN RI terkait pengelolaan dan pengembangan JDIH yang sesuai dengan standar nasional.
Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pengelola JDIH di seluruh Indonesia, serta berbagi informasi dan pengalaman dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih baik.
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mahakam Ulu bersama Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kunjungan kerja ke JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartan
Di Ruang Rapat Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa, 4 Juni 2024, Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tema "Maturitas Penyelenggaraan Sistem Peme