Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke JDIH Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
JDIH DRPD KUKAR
Peraturan Perundang Undangan Terbaru
Peraturan terbaru yang telah ditambahkan ke dalam koleksi JDIH DPRD KUKAR.
Tidak dapat Menemukan Peraturan yang Anda cari?
Untuk mempermudah akses informasi yang diinginkan, kami menyarankan pengguna untuk menggunakan alat pencarian yang tersedia di bawah ini.
Pencarian Tunjukkan Lebih BanyakBerita JDIH
Berikut berita terbaru mencakup kegiatan, berbagai topik hukum dan kebijakan.
Read More
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Panitia Khusus (Pansus) melaksanakan Rapat Kerja Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amburawang Laut
Read More
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi merampungkan rangkaian fungsi legislasi dengan menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar
Read More
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rangkaian rapat paripurna maraton Masa Sidang I dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Read More
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025
Read More
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Panitia Khusus (Pansus) melaksanakan Rapat Kerja Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Ambur
Kategori Produk Hukum
Kategori Produk Hukum yang dikelola
Frequently Asked Questions
Daftar pertanyaan yang sering diajukan. Jika tidak menemukan jawaban dari pertanyaan Anda, silakan menghubungi melalui kontak email maupun WA yang tertera pada website kami.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Karena melalui website JDIH setiap anggota JDIHN dapat mempublikasikan Dokumen Hukum yang diterbitkannya, serta melalui website JDIH pula masyarakat maupun pencari informasi hukum dapat memperoleh Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansi Anggota JDIHN tersebut, dan mempermudah proses integrasi dengan portal JDIHN sehingga Database Hukum Nasional cepat terwujud
Untuk mencari produk hukum yang Anda inginkan, Anda dapat memasukkan kata kunci seperti judul atau nomor atau tahun peraturan yang anda ketahui pada tab pencarian, kemudian klik tombol cari.
Anggota JDIHN terdiri dari - Kementerian negara - Sekretariat Lembaga Negara - Lembaga Pemerintah Non Kementerian - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan - Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota - Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta - Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri
Tugas Pusat JDIHN adalah melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring kepada anggota JDIHN yang meliputi: - Organisasi - Sumber Daya Manusia - Koleksi Dokumen Hukum - Teknis Pengelolaan - Sarana Prasarana dan - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN - Penyusunan dan/ atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum - Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHN - Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIHN - Pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum - Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dan - Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.
Link Terkait
Dukungan dan Link Terkait JDIHN DPRD KUKAR
Temukan informasi lebih lanjut dan sumber terkait di halaman kami melalui tautan berikut.
