JDIH DRPD KUKAR
Terkait Hasil Evaluasi TPAD, Ketua DPRD Kukar Nilai Tidak Ada Defisit Anggaran
- By Admin JDIH DPRD
- 29 July 2025
- Dilihat 49 kali
Surat Edaran Sekretaris Daerah yang menghimbau seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025.
Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah yang menghimbau seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025.
Kebijakan ini diambil merujuk hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar yang mencatat adanya potensi defisit anggaran hingga mencapai Rp900 miliar pada semester pertama tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit.
“Tidak ada, karena memang keuangan itu awal rencananya tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Artinya perencanaan di awal itu tidak pas dan sesuai dengan rencana matang,” ungkap Ahmad Yani saat diwawancarai Sabtu (26/7/2025) usai menghadiri acara di DPRD Kukar.
Menurutnya penggunaan istilah defisit kerap disalahartikan dan tidak mencerminkan situasi anggaran yang sebenarnya.
"Defisit itu ketika kita ingin belanja banyak, tapi uangnya sedikit. Solusinya ya jangan belanja banyak, secukupnya saja. Jadi tidak benar kalau dibilang Kukar defisit," ujarnya.
Ia menilai persoalan anggaran yang terjadi lebih disebabkan karena perencanaan awal yang kurang matang. Dirinya mencontohkan target anggaran sebesar Rp12 triliun yang direncanakan, setelah dikaji ternyata hanya bisa direalisasikan sekitar Rp10–11 triliun.
"Artinya dari awal rencana keuangannya tidak sesuai mekanisme sebenarnya. Tapi kita pernah punya anggaran Rp5 triliun dan tetap bisa jalan. Yang penting adalah bagaimana dengan anggaran yang ada, masyarakat tetap sejahtera," jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani menekankan agar belanja pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan rakyat, terutama pada sektor infrastruktur dasar di Desa dan Kecamatan.
"Prioritas kita adalah jalan yang layak dan fasilitas umum yang memadai. Bagaimana masyarakat bisa tersenyum kalau masih harus melewati jalan rusak, becek, bahkan membahayakan," tuturnya.
Ketua DPRD Kukar ini juga menyoroti pentingnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik, seperti gedung sekolah yang kokoh, WC yang tersedia, serta Puskesmas yang dilengkapi dengan dokter dan tenaga medis.
"Belanja-belanja lain yang tidak terlalu penting bisa ditunda. Kita harus batasi bantuan yang mubazir dan tidak berdampak. Misalnya pengadaan bibit dan pupuk, harus dievaluasi, jangan sampai hanya dibuang ke sungai. Harus jelas pengelolaannya agar anggaran tidak terbuang sia-sia," terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan pertanian harus tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
"Petani yang menerima bantuan harus benar-benar petani, bukan elit desa. Ini uang negara, jadi kalau sampai dijual-belikan, itu namanya pencurian dan tidak bisa dibiarkan," pungkasnya. (Adv/Tan).
Link Terkait
Dukungan dan Link Terkait JDIHN DPRD KUKAR
Temukan informasi lebih lanjut dan sumber terkait di halaman kami melalui tautan berikut.
