HUMPROP — DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi pembentukan regulasi daerah yang mendesak dan memiliki dampak strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bahkan tetap dibahas meskipun berada di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda sekaligus paparan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar Johansyah, serta para ketua panitia khusus (pansus), yakni Desman Minang Endianto, Eko Wulandanu, Hendra, dan Erwin. Turut hadir Anggota Pansus, perwakilan Kejaksaan Negeri Kukar, Muhammad Yusran,S.H.,MH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kab Kukar dan Jajaran, perangkat daerah, instansi lintas sektor, Sektetaris DPRD, Lukman,S,Sos.,
M.Si, Kepala Persidangan dan Perundang Undangan Nurhayati Touristiany,S.Sos serta kepala desa terkait.
Ahmad Yani menyampaikan bahwa pembahasan sejumlah Raperda tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD bersama pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan regulasi di Kukar dapat terpenuhi secara tepat dan berkelanjutan.
Menurutnya, terdapat sejumlah materi regulasi yang tidak dapat ditunda pembahasannya karena berkaitan dengan kebutuhan penting dan mendesak daerah, termasuk persoalan aset serta penyertaan modal pemerintah daerah.
“Memastikan bahwa DPRD selalu bekerja dan kita pastikan lahirnya Perda ini di luar Propemperda 2026. Kenapa dibahas? Karena ini sangat urgent, penting dan mendesak, di antaranya berkaitan dengan aset daerah,” tegas Ahmad Yani.
Adapun lima Raperda yang menjadi pembahasan meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda terkait penyertaan modal pemerintah daerah atas saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah kelistrikan dan sumber daya energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua Raperda lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ahmad Yani menegaskan, pembahasan regulasi tersebut tidak boleh semata-mata berorientasi pada penyelesaian administrasi. Setiap aturan yang disusun harus memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kukar melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa hingga unsur masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperda memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, turut menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi daerah.
“Mari kita sambut kritik untuk kekuatan, bukan sebagai gangguan,” tegas Johansyah.
Ia menilai kritik, saran, dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, sekaligus meminimalkan potensi persoalan ketika regulasi tersebut diterapkan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kukar, Lukman, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk implementasi prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum tersebut, masyarakat dan para pemangku kepentingan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain pembahasan lima Raperda, kegiatan tersebut juga menghadirkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan paparan terkait penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda berdasarkan KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Lukman berharap, seluruh rangkaian pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“DPRD Kukar berharap seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat menuju Kukar Idaman Terbaik,” harap Lukman.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, transparan, dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kutai Kartanegara.(mr/rby/inf)