JDIH DRPD KUKAR
Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK RI Hadir Langsung di Balikpapan
- By Admin JDIH DPRD
- 11 September 2025
- Dilihat 20 kali
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah (Rakor PKD) wilayah Kalimantan Timur dengan menghadirkan langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Pemprov Kaltim Gelar Rakor Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK RI Hadir Langsung di Balikpapan
HUMPROP– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah (Rakor PKD) wilayah Kalimantan Timur dengan menghadirkan langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Setyo Budiyanto, di Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu, 10 September 2025.
Ketua KPK RI turut didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Wibowo. Acara berlangsung sejak pukul 08.30 WITA hingga 16.30 WITA dengan penuh antusias dari seluruh peserta yang hadir.
Rakor tersebut dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, Ir. H. Seno Aji, M.Si., Ketua DPRD Provinsi Kaltim, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltim.
Hadir pula 10 bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur, Ketua DPRD kabupaten/kota, para Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRD (Sekwan), serta Kepala Inspektorat kabupaten/kota. Seluruh peserta dengan antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang berfokus pada penguatan komitmen pencegahan korupsi oleh pimpinan KPK RI.
Masalah Daerah Mengemuka: Kukar Keluhkan Infrastruktur dan Penurunan Dana Transfer
Dalam sesi penyampaian pandangan dan permasalahan daerah, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan beberapa persoalan mendasar yang dihadapi wilayahnya. Ia menyoroti luasnya wilayah Kukar yang menyulitkan dalam pelayanan dasar, terutama terkait infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan parah.
“APBD Kukar memang cukup besar, namun jika dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani, anggaran tersebut masih sangat terbatas. Ditambah lagi dengan adanya utang pemerintah daerah kepada kontraktor yang belum terbayarkan,” ujarnya.
Bupati Kukar juga menyoroti penurunan signifikan Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Dari sebelumnya Rp5,7 triliun di tahun 2025, menjadi hanya Rp1,3 triliun di tahun 2026—turun lebih dari 75 persen.
“Ini menjadi beban berat bagi kami. Padahal, undang-undang dan aturan sudah jelas, namun kenyataannya seperti diabaikan oleh pemerintah pusat. Kami berharap melalui Rakor ini, KPK dapat menyampaikan persoalan ini kepada pusat,” tambahnya.
Ketua DPRD Kukar H. Ahmad Yani menambahkan penyampaian pandangan terkait Tantangan Regulasi dan Harapan untuk KPK
Masalah lain yang juga ditekankan adalah keterbatasan ruang gerak pemerintah daerah dalam membangun akibat tumpang tindih regulasi, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) pertambangan, perkebunan sawit, serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Ketika kami coba membantu masyarakat, kami justru berbenturan dengan regulasi dan hukum. Kami berharap KPK bisa membantu menjembatani agar masyarakat Kukar dapat hidup lebih sejahtera dan tenang,” ujar Ahmad Yani, salah satu peserta dari Kukar.
Komitmen Bersama Cegah Korupsi
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi. Ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat supervisi, koordinasi, dan edukasi kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah Kalimantan Timur. (mur).
Link Terkait
Dukungan dan Link Terkait JDIHN DPRD KUKAR
Temukan informasi lebih lanjut dan sumber terkait di halaman kami melalui tautan berikut.
