JDIH DRPD KUKAR
Pansus II DPRD Kukar ke Bontang, Dalami Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Ambarawang Laut
- By Admin JDIH DPRD
- 12 October 2026
- Dilihat 4 kali
Pansus II DPRD Kabupaten Kukar melakukan kunjungan konsultasi ke Pemerintah Kota Bontang
HUMPROP – Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, S.H., memimpin kunjungan konsultasi dan benchmarking ke Pemerintah Kota Bontang, Kamis (8/10/2026), guna mendalami Raperda perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda).
Kunjungan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Bontang tersebut membahas rencana penyertaan modal daerah berupa aset Pelabuhan Ambarawang Laut kepada BUMD, sebagai upaya mengoptimalkan aset dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.
Eko menjelaskan, aset pelabuhan yang nilainya diperkirakan mencapai Rp380 miliar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, pembangunannya menggunakan APBD Kukar sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kami ingin memastikan aset ini bisa dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap PAD Kukar. Karena itu, kami perlu mendalami aspek hukum, mekanisme penyertaan modal, hingga kesiapan perusahaan daerah dalam mengelolanya,” ujar Eko.
Dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Kota Bontang, Sony Suwito Adicahyono, S.H., M.M., dan jajaran terkait, Pansus II memperoleh masukan mengenai pengalaman penyertaan modal BUMD dalam bentuk aset, termasuk jaringan gas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya kepastian hukum, kesesuaian modal dasar perusahaan, serta perizinan pengelolaan pelabuhan agar BUMD dapat menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Eko berharap hasil konsultasi tersebut menjadi referensi dalam penyempurnaan Raperda, sehingga rencana penyertaan modal Pelabuhan Ambarawang Laut kepada PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda) dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan mendorong optimalisasi aset daerah.
Melalui langkah ini, Pansus II DPRD Kukar berupaya memastikan aset daerah dapat dikelola secara produktif, memiliki nilai tambah, dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara.(mr/hiwn/inf)
Link Terkait
Dukungan dan Link Terkait JDIHN DPRD KUKAR
Temukan informasi lebih lanjut dan sumber terkait di halaman kami melalui tautan berikut.
