KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN (KANDANGAN) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Dalam rangka meningkatkan sinergi antara dua daerah otonom, Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan rapat kerja luar daerah dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat kerja ini bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat.
Rapat kerja luar daerah ini dihadiri oleh anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Ketua Pansus Bapak Sopan Sopian, S.Pd di damping Sekretaris Dewan Bapak H.M. Ridha Darmawan, SP., MP, serta OPD terkait. Pada kesempatan ini, raperda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi fokus utama pembahasan.
Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Salehudin, S.Kep., Ns.MM, menerima kunjungan dari delegasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan baik. Dalam sambutannya, Bapak Salehudin menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama antara dua daerah dalam hal ini pembahasan raperda.
Rapat kerja luar daerah ini berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh dengan diskusi yang konstruktif. Para anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajarannya saling berbagi pandangan dan pengalaman terkait peraturan daerah terkait pajak dan retribusi.
Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi yang optimal dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, sekaligus mendukung pembangunan di kedua kabupaten. Para anggota pansus juga mengupayakan untuk mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam perumusan raperda tersebut.
Kerjasama antara DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui pertukaran informasi dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan daerah serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di daerah masing-masing. (NDY)